Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011 mengusung beberapa agendadiantaranya menghimpun masukan revisi UU nomor 32/2002 tentang Penyiaran, meninjau kesiapan TNI dalam mendukung terciptanya stabilitas daerah. Tim Kunker  juga meminta penjelasan kepadaPemerintah Daerah tentang upaya memberdayakan keunggulan sumber daya alam dan keragaman suku bangsa.

Kunker Komisi I di Nusa Tenggara Barat - NTBberlangsung selama 3 hari mulai tanggal 20 – 23 Desember 2010, dipimpin oleh Hayono Isman (FPD). 8orang anggotaTim Kunker yaitudari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Roy Suryo. Fraksi Partai Golkar Paskalis Kossay. Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan,Tjahjo Kumolo, Tri Tamtomo, Helmi Fauzy. Anggota tim dari Fraksi PKSYoyoh Yusrohdan Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati dari Fraksi Partai Hanura.

Pada hari pertama,Senin (20/12) Tim Kunker Komisi I melangsungkan pertemuan dengan Gubernur Provinsi NTB, Pimpinan DPRD dan Kapolda di Kantor Gubernur NTB. Tim juga akan melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Poswil BIN NTB membahas kesiapan aparat intelejen di daerah dalam mengendus riak-riak yang mungkin timbul, sehingga kondisi keamanan tetap terkendali.

Pertemuan dengan pimpinan TNI di NTB seperti Pangdam IX/Udayana, Danlanud, dan Danlantamal  berlangsung pada kunjungan kerja hari kedua. Anggota Tim Kunker dari FPDIP Helmi Fauzy mengatakan Komisi I DPR telah menyetujui peningkatan anggaran bagi prajurit TNI. ”Kita perlu melihat langsung di lapangan, menanyakan langsung kepada prajurit” tekannya.

Pada hari terakhir, Tim kunker Komisi I mengadakan pertemuan dengan pimpinan TVRI, RRI untuk mengetahui kinerja Lembaga Penyiaran Publik ini sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rapat akan hadir pula pimpinan KPID Mataram yang menyampaikan masukan terkait revisi UU nomor 32/2002 tentang Penyiaran. (IKY)